nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah menyerahkan secara resmi data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo kepada Ketua KPU, Arief Budiman. Hadi menyerah data mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

Dalam kata sambutannya di acara penyerahan DP4, Hadi mengatakan data penduduk untuk keperluan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019, telah terverifikasi. Sehingga akurasinya lebih terjamin. Sebelum diserahkan, data disisir dulu dari data ganda. Hadi berharap, DP4 yang diserahkan bisa menjamin tak ada lagi pemilih ganda di pemilu 2019 

" Jadi dipastikan tidak ada pemilih ganda di pemilu 2019 mendatang," ujar Hadi di Jakarta, Jumat (15/12). 

• Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin Gelar Syukuran
• KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019, BPN: Kami tak akan Menyerah
• Mendagri: Petugas KPPS Meninggal Dunia Adalah Syuhada Kusuma Bangsa
• Kornas KRC Dukung Pernyataan Panglima TNI dan Kapolri Terkait Stabilitas Keamanan Pasca Pemilu
• Menko Polhukam: Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 Mencapai 80,9 Persen

Menurut Hadi, DP4 diverifikasi dan divalidasi menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. Data juga diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata. Sehingga validitas lebih terjamin.

Hadi juga mengungkapkan, dari total penduduk Indonesia sebanyak 261 juta jiwa, 189 juta jiwa warga negara wajib KTP diantaranya telah tercatat di data kependudukan Kemendagri. Tidak hanya itu untuk memastikan keakuratan data, dinas kependudukan di daerah, akan aktif melakukan perekaman sampai bulan April 2019.

Terutama untuk merekam penduduk yang akan masuk usia 17 tahun. Mereka adalah para pemilih pemula yang tentu harus dijamin hak politiknya. Sehingga nanti pada pemilu 2019, pemilih pemula ini sudah punya e-KTP yang jadi salah satu syarat menunaikan hak pilih. 

"Maka dengan telah diserahkannya DP4 kepada KPU, pemerintah provinsi kabupaten atau kota dapat memulai tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019," katanya. 

Hadi juga berharap sinergi antara pemerintah dengan KPU tetap terjalin dengan baik. Karena suksesnya pesta demokrasi tidak hanya tanggung jawab KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu. Tapi suksesnya pemilu tanggungjawab semuanya. Termasuk juga tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan.(p/ab)